Bakamla Jambi

Loading

Menggali Akar Masalah Tindak Pidana Laut di Perairan Indonesia

Menggali Akar Masalah Tindak Pidana Laut di Perairan Indonesia


Menggali akar masalah tindak pidana laut di perairan Indonesia memang bukan hal yang mudah. Namun, hal ini perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda Aan Kurnia, “Tindak pidana laut di perairan Indonesia semakin meningkat dan menjadi ancaman serius bagi keamanan negara kita. Oleh karena itu, kita perlu menggali akar masalahnya agar dapat memberikan penanganan yang efektif.”

Salah satu akar masalah yang menjadi perhatian adalah minimnya pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana laut merasa leluasa untuk beroperasi tanpa ada rasa takut akan ditangkap atau dihukum.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maritim, Muhammad Arsyad, “Pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak tegas membuat para pelaku tindak pidana laut semakin berani. Kita perlu melakukan perubahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini.”

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu akar masalah tindak pidana laut di perairan Indonesia. Banyak pelaku yang terlibat dalam tindak pidana laut karena melihat peluang ekonomi yang menguntungkan. Hal ini menuntut adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga tidak tergoda untuk terlibat dalam tindak pidana laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Ahmad Tauhid, “Kita perlu memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir untuk mengurangi motivasi mereka untuk terlibat dalam tindak pidana laut. Hanya dengan cara ini, kita dapat mengatasi akar masalah tindak pidana laut di perairan Indonesia.”

Dengan menggali akar masalah tindak pidana laut di perairan Indonesia, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Peran serta semua pihak, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam upaya ini.